Menu

Mode Gelap
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Dengar Aspirasi Warga Tanah Kali Kedinding Saat Jum’at Curhat Tim Jihandak Brimob Polda Jatim Evakuasi Temuan Granat Nanas Di Desa Talkandang Situbondo Patroli Samapta Berbagi Bantu 20 Sak Semen Untuk Pembangunan Masjid At Taqwa Situbondo 950 Personel Gabungan Diterjunkan, Polrestabes Surabaya Amankan Demo Ojol Berkas Penggelapan Honor BPD Karang Gayam Masuk Kejari, L-KPK Apresiasi Kinerja Polres Sampang

Bekasi · 28 Agu 2024 08:33 WIB ·

Ketua Umum Triga Desak BPK RI, Audit Ulang Kinerja Mantan Pj Bupati Bekasi Terkait Penggunaan Dana APBD 7,1 Triliun


 Ketua Umum Triga Desak BPK RI, Audit Ulang Kinerja Mantan Pj Bupati Bekasi Terkait Penggunaan Dana APBD 7,1 Triliun Perbesar

Bekasi, Potretrealita.com – 27 Agustus 2024, Ketua Umum LSM Triga Nusantara Indonesia, [Nama Ketua Umum], mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit ulang terhadap kinerja mantan Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Desakan ini muncul setelah investigasi internal yang dilakukan LSM Triga Nusantara menemukan bahwa masih banyak infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang belum terealisasi dengan baik, meskipun anggaran yang cukup besar telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp7,1 triliun.

Menurut laporan investigasi yang dirilis oleh LSM tersebut, sejumlah proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas utama belum terlaksana dengan optimal, sementara beberapa proyek lainnya dilaporkan mengalami penundaan yang signifikan tanpa alasan yang jelas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran selama masa jabatan Dani Ramdan sebagai Pj Bupati Bekasi.

Ketua Umum LSM Triga Nusantara Indonesia menyatakan bahwa audit ulang oleh BPK RI sangat penting untuk memastikan bahwa dana APBD tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi. “Kami melihat ada indikasi kuat bahwa ada ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan hasil yang terealisasi di lapangan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal kesejahteraan masyarakat yang seharusnya diutamakan,” ujarnya.

LSM Triga Nusantara juga menegaskan bahwa jika audit ulang ini menunjukkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran, maka pihaknya tidak akan ragu untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan keuangan publik. Kami berharap BPK RI segera mengambil langkah tegas dengan melakukan audit ulang dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tambahnya.

Selain itu, LSM tersebut juga mengingatkan pemerintah daerah saat ini untuk lebih cermat dan transparan dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan, agar dana yang sudah dianggarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Red)

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Diduga Karna Mabuk, Sopir Truk Tronton Tabrak Pengendara Sepeda Motor Hingga Tewas

30 April 2025 - 16:55 WIB

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gelar Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa Jelang May Day 2025

30 April 2025 - 12:01 WIB

Maria Piala Pelaku Kredit Fiktif Berhasil ditahan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya

30 April 2025 - 11:56 WIB

FKAUB Malang Peringati Kartini: Perempuan Jadi Inspirasi Dalam Mempromosikan Kerukunan Umat Beragama

30 April 2025 - 11:50 WIB

Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan Menghadiri Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dan Deklarasi Anti Narkoba di Kabupaten Sampang

30 April 2025 - 06:46 WIB

Berbekal Dari Vidio CCTV, Polres Bangkalan Amankan 1 Pelaku Begal Seorang Guru Di Geger

30 April 2025 - 03:02 WIB

Trending di Bangkalan
error: Content is protected !!